Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh  Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah  pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa: pengawasan atas keuangan  daerah dilakukan oleh dewan, adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan  daerah  oleh eksternal  yaitu  BPK.  Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah adalah masalah  keuangan  dan  anggaran  daerah  (APBD). 

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa yang melatarbelakangi kinerja buruk pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah?

2.      Bagaimanakah peran dan fungsi pengelolaan keuangan daerah?

3.      Bagaimanakah prinsip manajemen keuangan daerah?

4.      Bagaimanakah prinsip penting dalam mengelola keuangan daerah ?

C.     Tujuan Pembelajaran

1.      Mengetahui apa yang melatarbelakangi kinerja buruk pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

2.      Mengetahui  peran dan fungsi pengelolaan keuangan daerah

3.      Mengetahui  prinsip manajemen keuangan daerah

4.      Mengetahui  prinsip penting dalam mengelola keuangan daerah

 

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Kinerja buruk pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

Buruknya pengelolaan keuangan daerah disebabkan  kinerja buruk pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Hemat penulis, terdapat tiga faktor yang melatar belakangi kinerja buruk pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1)      Minimnya pemahaman pemerintah daerah (SDM) tentang pengelolaan keuangan daerah

Sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting dalam sebuah organisasi. Baik-buruknya organisasi sangat ditentukan baik-buruknya kinerja manusia yang ada didalamnya.
Membangun organisasi dibutuhkan SDM yang berkualitas, profesional, dan bervisi jangka panjang termasuk dalam pengelolaan kebijakan anggaran. Banyak pemerintah daerah tidak memiliki SDM pendukung implementasi kebijakan APBD sehingga anggaran tidak dapat direalisasaikan dengan baik. Banyak faktor yang menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki SDM yang baik, diantaranya pola rekruitmen SDM yang tidak berdasarkan analisis kemampuan. Pemerintah daerah dalam rekreuitmen SDM masih mengedepankan sikap kolusifitas sehingga tidak jarang dijumpai unit-unit pemerintah ditempati SDM yang tidak memiliki kemampuan dalam pengelolaan anggaran berbasiskan kegiatan dan kebutuhan strategis untuk pembangunan daerah.

2)      Sistem penganggaran yang rigid (rumit)

    Sistem penganggaran pemerintahan daerah dinilai sangat rigid sehingga implementasi (realisasi) anggaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang sudah diatur dalam kebijakan APBD. Pengguna anggaran harus melalui proses dan waktu panjang untuk mendapatkan anggaran karena harus menyiapkan syarat-syarat legalitas yang harus dipenuhi untuk realisasi anggaran. Apabila pengguna anggaran tidak melalui sistem termasuk memenuhi syarat legalitas, maka akan berdampak pada sanksi yang harus diterima. Karena itu, pengguna anggaran (apalagi SDM yang tidak berkualitas) seringkali tidak ingin pusing dengan aturan sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan.  Masyarakat (apalagi yang tidak paham tentang mekanisme anggaran)  semakin kesulitan untuk mendapatkan anggaran. Masyarakat mendapatkan anggaran harus melalui proses sesuai aturan hukum yang barlaku. Kebutuhan masyarakat yang insidental tidak dapat dibiayai melalui APBD karena tidak melalui sistem. Rigidsitas anggaran menyebabkan pemerintah dan masyarakat kesulitan untuk akses anggaran. 

 

3)      Pengaruh politik dalam pengelolaan anggaran.     

Mengingat kebijakan anggaran bagian dari politik, maka implementasi (realisasi) anggaran sarat dengan kepentingan politik. Kepentingan politik menentukan realisasi anggaran. Banyak program-program besar pemerintah daerah tidak dapat direalisasikan karena dihambat kepentingan politik stakeholder. Kepala daerah dan DPRD adalah dua stakeholder yang berkepentingan lansung dengan kebijakan anggaran. Acapkali kepala daerah dan DPRD tidak harmonis dalam pengelolaan anggaran. Mereka mengedepankan kepentingan masing-masing. Kepala daerah menbawa visi yang berbeda dengan DPRD. Kebijakan anggaran dikelola berdasarkan kepentingan, bukan kinerja dan kebutuhan penting untuk pembangunan daerah. Perbedaan kepentingan dan visi memperburuk pengelolaan keuangan daerah sehingga kebijakan anggaran diimplementasikan tanpa arah yang jelas.

    Tiga faktor yang dijelaskan di atas memperburuk pengelolaan keuangan daerah sehingga APBD tidak dapat direalisasikan dengan baik terutama untuk menopang kesejahteraan masyarakat. Andai saja pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mengelola anggaran dengan baik dengan menyediakan SDM yang berkualitas, mempermudah sistem penganggaran, dan stakeholder bekerja di atas kepentingan umum, diyakini kemiskinan tidak dijumpai di negara ini. Pemerintah daerah perlu kedepankan komitmen kuat untuk mengelola anggaran sehingga berdampak luas pada pembangunan daerah. Hemat saya, di era demokrasi seperti sekarang ini, salah satu jalan nyata untuk membangun komitmen pemerintah daerah yaitu melalui political will rakyat untuk memilih pemimpin yang amanah, cerdas, dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan (melindungi, melayani, dan mengayomi). Selama rakyat tidak memilih pemimpin seperti yang disampaikan tersebut, selama itu-pula rakyat tidak memiliki pemerintah daerah yang komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi termasuk pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Karena itu, political will rakyat wajib dimiliki untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah.

B.     Peran dan fungsi pengelolaan keuangan daerah

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, mediasi dan fasilitasi dalam merumuskan kebijaksanaan, bimbingan dan pembinaan dalam rangka menyelenggarakan program kegiatan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi : (a). penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, (b). perumusan kebijakan operasional program pengelolaan keuangan daerah, (c). perumusan rencana, pelaksanaan program, pemberian bimbingan dan pembinaan akuntansi pengelolaan keuangan, (d). perumusan rencana dan pelaksanaan program pengelolaan kas daerah, (e). penyusunan rencana APBD dan pembinaan pelaksanaan pengelola APBD, (f). perumusan rencana dan pelaksanaan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, (g). pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program dibidang pengelolaan keuangan daerah, (h). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dibidang pengelolaan keuangan daerah, (i). penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, (j). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

C.     Prinsip manajemen keuangan daerah

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana, baik dana dari Pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari Pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa terdapat lima prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi :

1)               Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandate yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

2)               Value for money, prinsip ini diopersionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

3)               Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity), dalam pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi dapat diminimalkan.

4)               Transparansi, merupakan keterbukaanpemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat.

5)               Pengendalian, dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat dengan segera dicari penyebab timbulnya selisih.

 

D.    Prinsip penting dalam mengelolah keuangan daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pasal 4, terdapat prinsip penting dalam mengelola keuangan daerah meliputi :

1)                   Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2)                   Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

3)                   Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

4)                   Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.

5)                   Transparan, merupakan prinsip keterbukaan ynag memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

6)                   Bertanggung jawab, marupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

7)                   Keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

8)                   Kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

9)                   Manfaat, maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masayarakat.

 

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

1)      Faktor yang melatar belakangi kinerja buruk pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: Minimnya pemahaman pemerintah daerah (SDM) tentang pengelolaan keuangan daerah, Sistem penganggaran yang rigid (rumit), dan Pengaruh politik dalam pengelolaan anggaran.

2)      Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, mediasi dan fasilitasi dalam merumuskan kebijaksanaan, bimbingan dan pembinaan dalam rangka menyelenggarakan program kegiatan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

3)      Prinsip manajemen keuangan daerah, yaitu: Akuntabilitas, Value for money,  Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity),  Transparansi, Pengendalian.

4)      Prinsip penting dalam mengelolah keuangan daerah, yaitu:  Taat pada peraturan perundang-undangan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan, Bertanggungjawab, Keadilan, Kepatutan, dan Manfaat.

B.     Saran

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya kewajiban sebagai masyarakat yang baik yaitu dengan tertib membayar pajak agar mampu meningkatkan pelayanan dan pembangunan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2002. Pengertian Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. 

Widjaja  HAW. 2001. Otonomi  Daerah  dan  Daerah  Otonom. Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada.

Referensi Internet:

Azahra, Shofia. 2010. Pengelolahan Keuangan Daerah. http://mycolorisland.wordpress.com/2010/06/08/pengelolaan-keuangan-daerah/. (Diakses tanggal 19 Mei 2013).

Ramdhan, Melky. 2011. Peran dan Fungsi Pengelolahan Keuangan Daerah.  http://melkyramdhan.blogspot.com/2011/12/peran-dan-fungsi-pengelolaan-keuangan.html. (Diakses tanggal 19 Mei 2013).